PELAKSANAAN MUSRENBANG DAERAH DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PARTISIPATIF

Abstrak

Pada sistem pemerintahan desentralisasi, pembangunan masyarakat cenderung mengutamakan pendekatan bottom-up dan partisipatif. Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) merupakan forum perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formalitas dan menjadi sebatas persyaratan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perencanaan dan penganggaran partisipatif dalam pelaksanaan musrenbang daerah di Indonesia serta memberikan rekomendasi berdasarkan literatur dan studi terdahulu mengenai musrenbang yang lebih efektif dan partisipatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder, dengan melakukan analisis studi kasus pelaksanaan Musrenbang RKPD di tiga daerah dengan tingkatan berbeda, dan merujuk pada delapan tahap partisipasi Conyers. Hasil penelitian menunjukkan secara umum partisipasi masyarakat pada musrenbang daerah masuk ke tahap 5 (placation), yaitu pemegang kekuasaan mengizinkan masyarakat untuk memberikan masukan, tetapi proses pengambilan keputusan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Partisipasi bukan hanya didefinisikan sebagai kehadiran, tetapi bagaimana kepentingan masyarakat dapat direspon pemerintah. Partisipasi ditingkatkan dengan cara membuat masyarakat memahami, sedangkan dari sisi proses perencanaan dan penganggaran perlu ditingkatkan akuntabilitas dan keterbukaannya. Peran perencana perlu diperkuat, dengan membuat perencana dapat menengahi dan bernegosiasi dengan kekuasaan untuk mencari win-win solution dari berbagai kepentingan.