ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DALAM MENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KETIDAKPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Abstrak

Pada penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum atas ketidakpatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta ingin mengetahui hambatan apa saja yang menjadi faktor ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris yang difokuskan pada analisis mengenai realitas hukum berupa tunggakan pajak terhutang yang disebabkan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak, kemudian dikaitkan dengan sudah efektif tidaknya penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori faktor penegakan hukum. Dalam penulisan hukum ini menunjukkan hasil bahwa penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Sragen masih kurang optimal, hal ini dibuktikan dengan naiknya angka tunggakan pajak dari tahun 2018 - 2020 serta ditandai dengan dua kali kebijakan pemutihan pajak yang mengakibatkan tidak efektifnya pemberian sanksi administrasi berupa denda pajak sehingga Peraturan Daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya perubahan mengenai penegakan hukum berupa penagihan pajak menjadi lebih aktif sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menegakkan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran PBB-P2.